Aliefmedia, Jakarta – Program-program prioritas yang digagas oleh pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis (MBG), dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi peluang emas bagi sektor asuransi untuk berkontribusi lebih aktif.
Gambar Istimewa: mediaasuransinews.co.id
“Program-program seperti pembangunan 3 juta rumah dan makan bergizi gratis membuka kesempatan bagi industri asuransi untuk menjalin sinergi dengan pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Ogi di Jakarta. Ia menambahkan, OJK telah melakukan diskusi intensif dengan asosiasi pelaku perasuransian untuk mendukung berbagai program pemerintah ini.
Industri Asuransi Siap Berkontribusi
Ogi mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, pelaku industri asuransi menyatakan siap berkomitmen untuk mendukung realisasi program pemerintah. Dukungan ini diperlukan, terutama dalam mendorong sektor pembiayaan dan stabilitas ekonomi.
“Tidak hanya memanfaatkan peluang yang ada, tetapi pelaku industri juga memahami pentingnya memberikan kontribusi nyata melalui produk-produk asuransi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan di sektor pembiayaan yang sebelumnya terhambat, termasuk dalam penjualan kendaraan bermotor yang diprediksi belum sepenuhnya pulih pada tahun ini.
Sektor Pembiayaan Perumahan Semakin Potensial
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, juga menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Menurutnya, pembiayaan perumahan menjadi salah satu segmen paling potensial berkat program pemerintah tersebut.
“Dengan adanya program pembangunan 3 juta rumah, pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan akan meningkat signifikan. Ini memberikan peluang besar bagi lembaga pembiayaan untuk memperluas portofolio mereka,” jelas Agusman.
Untuk mendukung program ini, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan penyaluran kredit perumahan berjalan lancar.
“Kredit yang diberikan kepada masyarakat harus tetap berdasarkan prinsip manajemen risiko yang hati-hati, termasuk mempertimbangkan kualitas fasilitas kredit melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” ujarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kondisi Likuiditas Perbankan Tetap Stabil
Selain memastikan dukungan pada program-program pemerintah, OJK juga terus memantau kondisi likuiditas perbankan. Hingga November 2024, kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai, dengan beberapa indikator utama seperti alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,57%, dan liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 213,07%.
Sementara itu, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% dianggap cukup memadai untuk mengantisipasi peningkatan kredit di masa mendatang. Stabilitas ini menjadi landasan penting bagi perbankan untuk mendukung berbagai inisiatif pemerintah, termasuk program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Sinergi antara pemerintah, OJK, dan pelaku industri keuangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program pembangunan 3 juta rumah dan makan bergizi gratis menjadi peluang emas bagi industri asuransi dan sektor pembiayaan untuk memperluas kontribusinya, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan koordinasi yang baik dan pengelolaan risiko yang hati-hati, inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.
