Aliefmedia, Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program ambisius bernama Program 3 Juta Rumah. Dalam program ini, pemerintah menawarkan skema subsidi cicilan rumah sebesar Rp600 per bulan selama 20 tahun untuk rumah seharga Rp100 juta. Program ini menjadi salah satu inisiatif utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Gambar Istimewa : kompas.com
Menurut Bonny Z Minang, anggota Satgas Perumahan, program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak. “Pembayaran cicilan akan ditanggung negara selama 20 tahun, khusus bagi mereka yang memenuhi kriteria masyarakat miskin. Rumah yang diberikan bernilai Rp100 juta,” jelas Bonny pada Senin (20/1/2025).
Dana dan Payung Hukum
Bonny memperkirakan bahwa pelaksanaan program ini memerlukan anggaran sebesar Rp21,3 triliun. Namun, hingga saat ini, anggaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari sisi regulasi, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pemberian subsidi cicilan tersebut.
“Regulasinya bisa berupa Perpres atau Keppres. Estimasi kebutuhan dana mencapai Rp21,3 triliun, tetapi kami masih menunggu persetujuan final dari Kemenkeu,” tambah Bonny.
Verifikasi Penerima
Saat ini, pemerintah sedang dalam tahap verifikasi untuk menentukan calon penerima program. Meski menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, Bonny belum merinci lebih jauh kriteria yang digunakan. “Penerima adalah masyarakat miskin, tetapi kriteria spesifiknya akan ditentukan lebih lanjut,” ungkapnya.
Dukungan untuk Sektor Informal
Selain masyarakat miskin, program ini juga menargetkan kelompok pekerja di sektor informal yang selama ini tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah telah merancang skema khusus untuk membantu kelompok ini.
“Bapak penjual bakso, ibu penjual sayur, dan lainnya yang tidak punya gaji tetap, tetapi memiliki usaha, akan dibantu dengan supervisi untuk mempermudah mereka memiliki rumah,” ujar Maruarar di Istana Negara, kemarin.
Pemerintah juga berencana menggunakan lahan-lahan hasil sitaan kasus korupsi untuk membangun rumah bagi masyarakat. “Kami sudah menyiapkan lahan, termasuk dari hasil sitaan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Solusi Inovatif untuk Rakyat
Dengan memadukan subsidi langsung, supervisi untuk sektor informal, dan pemanfaatan lahan yang tersedia, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi solusi nyata bagi permasalahan hunian di Indonesia. Pemerintah menargetkan program ini tidak hanya menjadi alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rumah layak.
Langkah ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya mereka yang berasal dari kalangan bawah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian layak.
Kesimpulan Program ini tidak hanya tentang menyediakan rumah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan regulasi yang jelas, program ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya mengatasi krisis perumahan di Indonesia.
Segala perhatian kini tertuju pada implementasi program ini. Akankah anggaran Rp21,3 triliun yang diusulkan dapat segera disetujui? Bagaimana proses verifikasi penerima akan berjalan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan keberhasilan program 3 Juta Rumah yang menjadi harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia.
