Aliefmedia.id, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuannya untuk program bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram yang akan disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pada Rabu (1/1/2025).
Gambar Istimewa : jatimprov.go.id
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangannya.
Sebelumnya, pemerintah hanya merencanakan penyaluran bantuan pangan beras pada Januari dan Februari 2025. Namun, dalam Rapat Terbatas pada Senin (30/12/2025), diputuskan penambahan alokasi menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir. Usulan ini diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Target Penyaluran Bantuan
Program bantuan pangan ini ditargetkan menjangkau 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi beras sebesar 960 ribu ton. Distribusi bantuan akan dilakukan oleh pemerintah bersama Bulog.
“Pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi bantuan ini sesuai dengan usulan dari Bapak Menko Pangan dalam rapat terbatas kemarin,” jelas Arief.
Arief menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan memprioritaskan kelompok desil 1 dan 2, termasuk perempuan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal, sebagai penerima bantuan.
Penggunaan Data yang Terintegrasi
Pemerintah akan menggunakan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Berdasarkan data tersebut, penerima bantuan terdiri dari 15,6 juta individu dari kelompok desil 1 dan 2, serta 400 ribu perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Dampak Positif Bantuan Pangan
Program bantuan pangan beras ini terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengendalian inflasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, turun 680 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta orang.
Selain itu, bantuan pangan juga membantu menekan inflasi beras yang sempat tinggi. Pada September 2023, inflasi beras mencapai 5,63%. Namun, setelah penyaluran bantuan pangan, angka tersebut turun menjadi 0,48% pada Desember 2023. Hal serupa terjadi pada 2024, di mana inflasi beras yang mencapai 5,32% pada Februari menurun menjadi 0,94% pada Juli setelah adanya berbagai stimulus sosial, termasuk bantuan pangan.
Langkah Strategis untuk Ekonomi yang Lebih Stabil
Keputusan memperpanjang durasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya membantu kelompok rentan, tetapi juga berkontribusi pada pengendalian harga komoditas pangan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai salah satu elemen penting dalam kebijakan sosial, bantuan pangan beras diharapkan terus menjadi program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
