Aliefmedia, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program insentif yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Menurutnya, sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional karena melibatkan penggunaan sumber daya dalam negeri yang tinggi.
Gambar Istimewa: voi.id
“Pembangunan yang menggunakan local content tinggi adalah jenis pembangunan yang kita cari. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan produk dalam negeri. Cara terbaik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri,” ujar Suahasil Nazara, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Minggu (9/2/2025).
Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah
Salah satu kebijakan penting yang terus dilanjutkan pada tahun 2025 adalah PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kebijakan ini memberikan insentif berupa penghapusan 100% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk properti dengan harga jual hingga Rp5 miliar.
“Sebagai contoh, jika harga rumahnya Rp2 miliar, maka pembeli tidak perlu membayar PPN,” jelas Suahasil.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap ekonomi nasional.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Selain kebijakan PPN DTP, Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini telah berjalan selama lebih dari satu dekade, dengan hasil yang signifikan.
“Sejak tahun 2015 hingga 2024, program FLPP telah berhasil membangun 1,1 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, kami sedang mengkaji bagaimana program ini bisa diperkuat lagi di masa mendatang,” ungkap Wamenkeu.
FLPP menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan akses perumahan, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat bawah untuk memiliki hunian yang layak.
Apresiasi kepada Bank Tabungan Negara (BTN)
Dalam pengembangan sektor perumahan, Wamenkeu juga memberikan apresiasi kepada Bank Tabungan Negara (BTN) atas kontribusinya yang besar. BTN dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan nasional, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“BTN memainkan peran sebagai perantara, menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Ini adalah bagian dari ekosistem yang sangat penting untuk mendukung sektor perumahan,” jelas Suahasil.
BTN, sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan, terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran aktif BTN diyakini akan semakin memperkuat sektor konstruksi dan properti di Indonesia.
Dukungan Pemerintah terhadap sektor perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah dan program FLPP, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti BTN, Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang tinggi, sektor perumahan diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
