Aliefmedia, Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengusulkan agar pemerintah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG). Netty menegaskan bahwa sosialisasi program MBG perlu diperkuat agar lebih banyak pihak yang mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
Gambar Istimewa : detik.net.id
“Sosialisasi program MBG kepada masyarakat perlu diperkuat agar lebih banyak yang tahu dan dapat mengakses program ini. Bukan hanya para penerima manfaat, tetapi juga mereka yang bisa menjadi mitra pemerintah,” ujarnya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan pada Rabu (8/1/2025).
Peran UMKM dan Koperasi dalam Program MBG
Netty juga menyoroti pentingnya keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan akses pendanaan agar UMKM dan koperasi dapat berpartisipasi secara maksimal.
“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tetapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat secara maksimal di program MBG. Pemerintah harus hadir agar mereka dapat berkontribusi dalam menyukseskan program ini,” tambah Netty.
Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah menjadi krusial. Pelatihan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi dapat membantu mereka meningkatkan kapasitas, baik dalam aspek produksi maupun distribusi makanan bergizi.
Infrastruktur Dapur dan Tenaga Kerja
Selain melibatkan UMKM, Netty juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja dalam menjalankan program MBG. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan.
“Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai. Jika tidak terpenuhi, kualitas program bisa terganggu,” jelasnya.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan yang disajikan serta efisiensi pengelolaan dana program. Dengan begitu, program MBG dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.
Sistem Pengawasan yang Transparan
Netty juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan program akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan akan menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tegasnya.
Pengawasan yang baik juga akan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efisien dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan LSM diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Dengan melibatkan berbagai pihak, program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan di Indonesia.
Netty berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi ini. Dengan dukungan yang memadai, program MBG dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi buruk di tanah air. Kerja sama yang solid dan pengelolaan yang transparan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
