Aliefmedia, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memberikan klarifikasi terkait rumor yang menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto akan segera diganti sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Isu ini mencuat setelah Hasto dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025), Said menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi di internal partai mengenai pergantian posisi Sekjen. “Belum ada,” ucap Said kepada wartawan, menekankan bahwa isu tersebut belum dibahas secara formal oleh pihak partai.
Gambar Istimewa : tstatic.net
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa keputusan terkait posisi strategis seperti Sekjen sepenuhnya berada dalam otonomi internal PDIP. Menurutnya, apakah Hasto akan diganti atau tetap mempertahankan posisinya, sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan partai. “Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai,” tambahnya.
Kewenangan Megawati Sebagai Pemutus Utama
Said Abdullah juga menegaskan bahwa kewenangan final terkait pergantian posisi Sekjen berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP yang mengatur bahwa keputusan strategis partai merupakan hak prerogatif Megawati.
“Dan memang harus diakui, suka tidak suka, konstitusi partai kami mengamanatkan bahwa keputusan itu adalah wilayahnya Ibu Megawati,” ujar Said. Ia menekankan bahwa mekanisme internal partai memberikan kekuasaan penuh kepada Ketua Umum untuk memutuskan langkah-langkah penting yang berkaitan dengan posisi strategis dalam partai.
Kasus Hasto dan Dampaknya di Internal Partai
Kabar mengenai status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di KPK memang menjadi sorotan publik. Namun, PDIP hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil. Keputusan partai terkait status Hasto diyakini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas internal partai dan persepsi publik.
Meski demikian, Said Abdullah memastikan bahwa PDIP tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada keputusan resmi dari partai maupun lembaga hukum terkait.
Sikap PDIP Terhadap Isu Internal
Sebagai partai politik yang telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai dinamika, PDIP cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah yang berkaitan dengan isu sensitif seperti ini. Keputusan untuk mengganti atau mempertahankan posisi Sekjen tentu akan melalui proses evaluasi yang mendalam dan melibatkan berbagai pertimbangan strategis.
PDIP dikenal memiliki tradisi solid dalam menjaga keharmonisan internal dan kepatuhan terhadap aturan partai. Oleh karena itu, isu pergantian Sekjen akan ditangani dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak di dalam partai maupun di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari PDIP terkait wacana pergantian Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal. Publik dan kader partai masih menantikan langkah yang akan diambil oleh Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin utama partai.
Sebagai partai dengan pengaruh besar di kancah politik nasional, setiap keputusan yang diambil PDIP tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga pada peta politik Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, publik diharapkan tetap bersabar dan menghormati proses yang sedang berjalan.
