Aliefmedia, Kabupaten Bogor – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu langkah strategis yang menjadi fokus adalah mendorong pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar meningkatkan graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Targetnya, sebanyak 3.310 KPM di wilayah tersebut harus mampu keluar dari garis kemiskinan melalui program pemberdayaan.
Gambar Istimewa: erakini.id
“Jika ada 331 pendamping PKH, masing-masing harus mampu membantu minimal 10 KPM untuk graduasi. Artinya, ada 3.310 KPM yang harus naik kelas, dari kesulitan menjadi keluarga yang lebih bahagia,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).
Menurut Gus Ipul, graduasi KPM adalah indikator keberhasilan program PKH. Ia menekankan pentingnya peralihan KPM yang sehat dan produktif ke program pemberdayaan, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. “Semakin banyak KPM yang graduasi, semakin baik kinerja pendamping PKH. Sebaliknya, jika ada penerima yang bertahan hingga 10 atau 15 tahun, itu bukan lagi program, melainkan menikmati bantuan,” tegasnya.
Bantuan Sosial Rp1,2 Triliun untuk Kabupaten Bogor
Kementerian Sosial telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Setiap tahun, bantuan sosial (bansos) sebesar Rp1,2 triliun digelontorkan kepada 405.848 KPM. Dari jumlah itu, Rp867 miliar dialokasikan untuk Program Sembako, sementara Rp387 miliar untuk Program PKH.
Dengan angka alokasi tersebut, Program PKH dan Program Sembako menjadi ujung tombak dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Gus Ipul menegaskan bahwa program ini harus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Peran Strategis Pilar Sosial dalam Pemberantasan Kemiskinan
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, turut menyoroti pentingnya peran pilar sosial dalam menjalankan program pemberantasan kemiskinan. Pilar sosial, yang terdiri dari pendamping PKH, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pekerja sosial masyarakat (PSM), adalah ujung tombak keberhasilan Kemensos di lapangan.
“Baik atau buruknya citra Kemensos tercermin dari pilar sosial. Tugas utama kita adalah mengubah pola pikir masyarakat. Mereka yang selama ini bergantung pada bansos harus kita dorong agar mau berdaya, produktif, dan mandiri,” ujar Agus Jabo.
Di Kabupaten Bogor, tercatat ada 709 pilar sosial yang terdiri dari:
- 331 Pendamping PKH,
- 40 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),
- 98 Taruna Siaga Bencana (Tagana),
- 25 Pendamping Rehabilitasi Sosial, dan
- 214 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Pilar-pilar sosial ini menjadi kekuatan strategis dalam mencapai target pemerintah, yaitu kemiskinan ekstrem nol persen dalam beberapa tahun ke depan.
Target Ambisius: Nol Kemiskinan Ekstrem pada 2025
Gus Ipul optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai dalam waktu dekat. Ia menyebutkan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dalam dua tahun mendatang.
“Kita ingin langkah kita seirama. Harapan Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrem paling cepat tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan, bisa terwujud. Pada 2029, kita targetkan kemiskinan di bawah lima persen,” kata Gus Ipul.
Program pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat dari Kementerian Sosial. Dengan alokasi dana yang besar, optimalisasi peran pilar sosial, dan dorongan untuk graduasi KPM, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Jika langkah ini berjalan sesuai rencana, harapan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia bukan hanya sekadar target, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diraih.
