Aliefmedia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), memastikan bahwa proyek strategis nasional ini akan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.
Gambar Istimewa: kemenkoinfra.go.id
Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Negara pada Senin (3/2/2025), Menko AHY bersama Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai aspek terkait proyek IKN, termasuk desain dan kelanjutan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan IKN Berorientasi Efisiensi dan Prioritas
Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan adanya pemborosan anggaran dalam proyek pembangunan IKN. Setiap kementerian dan lembaga terkait telah diminta untuk melakukan review menyeluruh terhadap proyek yang sedang berjalan maupun yang direncanakan.
“Penekanannya adalah tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh Presiden. Kita harus bijak menentukan prioritas, mengkaji, dan mengevaluasi proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dibangun ke depan,” ujar Menko AHY dalam keterangannya kepada media, Rabu (5/2/2025).
Selain pembangunan IKN, efisiensi juga diterapkan dalam berbagai proyek infrastruktur lainnya, termasuk pemeliharaan proyek reguler dan pembangunan infrastruktur baru. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Alokasi Anggaran Rp 48,8 Triliun untuk Periode 2025-2029
Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2025-2029. Anggaran ini akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Fokus utama dari tahap pembangunan saat ini adalah penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, yang akan melengkapi kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Negara dan Istana Garuda yang telah rampung. Pemerintah juga menggandeng tim desain yang sebelumnya berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan bahwa konsep pembangunan tetap sesuai dengan standar dan visi jangka panjang.
“Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan yang sudah rampung, seperti Istana Negara dan Istana Garuda. Sekarang fokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif,” ungkap Menko AHY.
Pemerintah Optimistis Pembangunan IKN Sesuai Target
Menko AHY optimistis bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proyek ini agar dapat segera memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien, diharapkan IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas pemerintah dengan penyesuaian strategis yang lebih efisien dan adaptif. Dengan alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029, fokus pembangunan saat ini adalah kawasan legislatif dan yudikatif, melengkapi kawasan pusat pemerintahan yang telah selesai. Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini akan berjalan sesuai rencana dengan pengawasan ketat untuk menghindari pemborosan dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat.
