Aliefmedia, Jakarta — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut hanya akan menindaklanjuti laporan yang dilengkapi dengan alat bukti konkret dan dokumen pendukung. Penegasan ini disampaikan di Gedung Merah Putih KPK sebagai respons atas laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan Presiden Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang diduga paling koruptif.
Gambar Istimewa : mediaindonesia.com
“Segala sesuatunya harus berdasarkan bukti. Ada dokumen pendukung, ada alat bukti yang valid,” ujar Setyo. Ia menekankan bahwa KPK tidak akan bergerak hanya atas dasar narasi atau informasi yang bersifat lisan tanpa adanya kejelasan bukti.
Menurut Setyo, pihaknya memerlukan laporan resmi dari masyarakat atau pihak yang memiliki informasi relevan. Proses ini harus melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan oleh KPK. “Kami akan memproses laporan yang masuk jika memang ada data atau dokumen yang lengkap,” tambahnya.
Respons Terhadap Laporan OCCRP
Sebelumnya, OCCRP merilis laporan yang mencatat beberapa nama pemimpin dunia dalam kategori “Person of the Year 2024” untuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar ini bersama sejumlah nama lainnya, seperti:
- Presiden Kenya, William Ruto
- Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
- Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina
- Pengusaha India, Gautam Adani
Daftar tersebut juga mencantumkan Presiden Suriah yang telah digulingkan, Bashar Al-Assad, sebagai peringkat teratas. Penilaian dilakukan berdasarkan nominasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, juri, dan masyarakat umum yang tergabung dalam jaringan OCCRP.
Korupsi dan Stabilitas Negara
Dalam laporan tersebut, penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas negara. Ia menyoroti bagaimana korupsi dapat melanggar hak asasi manusia, memanipulasi hasil pemilu, dan merampas sumber daya alam. “Korupsi tidak hanya menghancurkan pemerintahan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang berujung pada konflik,” tegasnya.
Sullivan juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang korup cenderung jatuh melalui revolusi berdarah atau keruntuhan yang penuh kekerasan. “Hanya ada dua masa depan bagi rezim yang korup: kehancuran atau perubahan besar-besaran,” tambahnya.
Komitmen KPK terhadap Bukti
Menanggapi isu ini, Setyo memastikan bahwa KPK tidak akan tergesa-gesa dalam menyikapi laporan OCCRP. Menurutnya, lembaga antikorupsi harus tetap berpegang pada prinsip hukum yang berlaku. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan laporan secara transparan dan akuntabel agar dapat diproses dengan baik.
“Kita butuh bukti yang jelas, bukan sekadar asumsi. Kami mengimbau masyarakat yang memiliki informasi valid untuk melaporkannya,” kata Setyo.
KPK juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk diproses sesuai prosedur. Prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam setiap langkah KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Upaya KPK di Tengah Isu Global
KPK menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya sorotan global terhadap isu korupsi. Dengan munculnya nama Presiden Jokowi dalam daftar OCCRP, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana KPK akan menyikapi isu ini. Setyo memastikan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh tekanan eksternal dan akan tetap fokus pada tugas pokoknya.
Laporan OCCRP memberikan gambaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, untuk memastikan keadilan, semua tuduhan harus didukung oleh bukti kuat. Di tengah situasi ini, KPK berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai lembaga antikorupsi terdepan di Indonesia.
Dengan menekankan pentingnya bukti konkret, KPK mengirimkan pesan tegas bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan sesuai dengan prinsip hukum. Sementara itu, laporan OCCRP menjadi pengingat bagi semua pemimpin dunia untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan mereka.
