Aliefmedia, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan lampu hijau kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk menyerahkan bukti dugaan korupsi yang melibatkan petinggi negara. Langkah ini diambil setelah pernyataan Hasto yang mengklaim memiliki informasi penting terkait skandal besar tersebut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak untuk melaporkan dugaan korupsi. Hal ini juga berlaku bagi Hasto, yang merupakan bagian dari jajaran elite partai besar di Indonesia.
Gambar Istimewa : rri.co.id
“KPK mempersilahkan siapa saja untuk melaporkan dugaan korupsi yang diketahuinya, tentu dengan indikasi-indikasi yang cukup mengarah,” kata Fitroh kepada wartawan, Senin (30/12/2024). Menurutnya, laporan tersebut harus disertai bukti kuat agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Hasto Ditersangkakan, PDIP Melawan
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap Hasto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif. Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus tersebut.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tinggal diam. Mereka menilai langkah KPK sebagai bentuk politisasi hukum yang ditujukan untuk melemahkan partai. Sebagai respons, PDIP tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan mengungkap bukti skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Puluhan Video Bukti Korupsi Disiapkan
Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Hasto telah menyusun puluhan video yang memuat bukti keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam berbagai kasus korupsi. Video-video tersebut direncanakan akan digunakan sebagai alat untuk melawan apa yang disebut sebagai kriminalisasi terhadap kader partai.
“Yang menarik, Mas Hasto sudah mempersiapkan puluhan video. Ini adalah bagian dari upaya membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi. Kenapa baru sekarang? Karena ini adalah bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi,” jelas Guntur.
Video-video tersebut diyakini akan menjadi bukti yang cukup menggemparkan apabila dirilis. Menurut Guntur, langkah ini menunjukkan keberanian partai dalam melawan segala bentuk politisasi hukum yang dianggap merugikan mereka.
KPK Siap Menindaklanjuti
KPK menyatakan akan memproses laporan tersebut jika bukti yang diajukan memenuhi syarat hukum. Fitroh menegaskan, lembaganya selalu berkomitmen untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“Jika bukti-bukti yang diajukan cukup kuat dan sesuai dengan prosedur hukum, KPK akan menindaklanjutinya. Tidak ada diskriminasi dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Peluang Pembuktian di Meja Hukum
Kasus ini tidak hanya memanaskan hubungan antara KPK dan PDIP tetapi juga menambah daftar panjang polemik politik di Indonesia. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut, terutama terkait langkah KPK dalam memverifikasi bukti yang disebut-sebut dimiliki oleh Hasto.
Dalam konteks ini, pengungkapan skandal korupsi oleh Hasto dapat menjadi momen penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, jika bukti yang diserahkan benar-benar valid. Namun, jika terbukti sebaliknya, ini justru dapat menjadi bumerang bagi PDIP dan Hasto sendiri.
Sikap KPK yang terbuka terhadap laporan dugaan korupsi patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan proses hukum yang transparan. Di sisi lain, PDIP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan klaim mereka memiliki dasar yang kuat. Dalam beberapa hari ke depan, drama politik ini diperkirakan akan terus bergulir dengan babak-babak baru yang menarik perhatian publik.
Dengan langkah ini, akankah Hasto mampu membuktikan klaimnya? Atau justru langkah ini akan menjadi pertaruhan besar bagi partai berlambang banteng tersebut? Waktu yang akan menjawab.
