Aliefmedia, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelidiki dugaan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) yang diduga diterima oleh semua anggota Komisi XI DPR RI. Penanganan kasus ini, menurut Setyo, akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ditemukan selama penyidikan.
“Pendapat Tidak Cukup, Butuh Bukti Konkret”
Setyo memberikan pernyataan ini sebagai respons atas pengakuan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Satori, yang sebelumnya menyebutkan bahwa semua anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR tersebut. “Ya itu kan pendapat, segala sesuatunya kan berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1/2025).
Gambar Istimewa : detik.net.id
Ia menambahkan bahwa penyidik akan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan serta bukti lain yang relevan. “Yang dijadikan patokan oleh penyidik adalah hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan-keterangan lain dan bukti yang didapatkan,” tegasnya.
Apakah Yayasan CSR BI Fiktif?
Ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan adanya yayasan fiktif yang terlibat dalam program CSR BI, Setyo memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti. Ia menekankan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan informasi yang lebih detail akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai. “Hasil pemeriksaan nanti akan membuktikan. Pemeriksaan baru dilakukan terhadap beberapa pihak, jadi kami akan menggali lebih dalam sebelum menyampaikan ke publik,” jelasnya.
Pengakuan Satori tentang Penggunaan Dana CSR BI
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Satori terkait kasus ini. Dalam keterangannya, Satori mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatan sosial di daerah pemilihannya. “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” ungkapnya saat diwawancarai.
Namun, pernyataan Satori semakin memanaskan isu setelah ia menyebut bahwa semua anggota Komisi XI juga menerima dana serupa. “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI dapat. Bukan cuma kami,” ujar Satori tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Dana tersebut, menurut Satori, disalurkan melalui yayasan tertentu untuk menjalankan program-program sosial. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai keabsahan yayasan tersebut ataupun keterlibatan anggota DPR lain.
KPK dan Transparansi Penanganan Kasus
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Setyo berjanji bahwa setiap perkembangan dalam penyelidikan akan disampaikan kepada publik, meski secara bertahap. “Kami akan memastikan semua proses dilakukan dengan teliti dan hati-hati, sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi,” tutupnya.
Kasus ini menjadi sorotan besar, mengingat dana CSR BI seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan dugaan penyelewengan oleh pejabat negara, publik menaruh harapan besar kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Para pengamat politik dan hukum pun mendesak adanya pengawasan lebih ketat terhadap program CSR oleh institusi pemerintah.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR BI oleh anggota Komisi XI DPR RI menjadi tantangan besar bagi KPK di awal tahun 2025. Dengan bukti-bukti yang terus dikumpulkan, lembaga antirasuah ini diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Publik kini menunggu langkah konkret dari KPK untuk menjaga integritas lembaga negara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
