Aliefmedia, Jakarta – Komisi IX DPR RI resmi menyetujui anggaran senilai Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dan membahas penyesuaian administrasi yang menjadi prasyarat sebelum anggaran dapat digunakan.
Gambar Istimewa : tvonenews.com
Menurut Nihayatul, persetujuan ini sangat penting karena adanya beberapa perubahan pada alokasi anggaran. “Kami harus menggelar rapat kembali untuk membahas penyesuaian anggaran, termasuk pergeseran dari dukungan manajemen ke program. Semua perubahan ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR,” jelasnya. Meski ada penyesuaian, total anggaran tetap berada di angka Rp 71 triliun.
Penyesuaian Alokasi Anggaran
Penyesuaian ini mencakup pengurangan pada pos dukungan manajemen sebesar Rp 1,5 triliun. Dana yang semula dialokasikan sebesar Rp 8 triliun untuk dukungan manajemen kini diturunkan menjadi sekitar Rp 7 triliun. Sisa anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional.
“Jumlahnya tetap, tapi fokus penggunaan berubah. Dana yang dialihkan akan digunakan untuk program-program yang secara langsung mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” tambah Nihayatul.
Komitmen pada Program Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional, Deden Hindayana, mengapresiasi langkah cepat Komisi IX DPR dalam menyetujui anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi IX yang telah meluangkan waktu di tengah masa reses untuk menyelesaikan proses persetujuan ini. Dengan anggaran yang telah disetujui, Badan Gizi Nasional dapat segera merealisasikan program makan bergizi gratis,” ujar Deden.
Program makan bergizi gratis menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya menekan angka kekurangan gizi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. “Pengalihan dana dari pos dukungan manajemen ke program ini adalah langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah digunakan seefisien mungkin dalam meningkatkan kualitas gizi nasional,” tambahnya.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak Program
Rapat yang berlangsung pada Senin ini menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan alokasi yang lebih besar pada program gizi, diharapkan angka malnutrisi di Indonesia dapat berkurang secara signifikan.
Persetujuan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara DPR dan badan-badan eksekutif dalam menangani isu kesehatan dan gizi masyarakat. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Dengan disahkannya anggaran sebesar Rp 71 triliun, Badan Gizi Nasional memiliki kesempatan besar untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dukungan penuh dari DPR mencerminkan betapa pentingnya peran gizi dalam pembangunan bangsa.
Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan gizi yang selama ini menjadi masalah krusial di Indonesia. Semoga langkah ini menjadi awal dari pencapaian visi Indonesia sehat dan sejahtera di masa depan.
