Aliefmedia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin oleh Ketua Umum Bambang Haryadi. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Jumat, 31 Januari 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Dekopin mengajukan permohonan pengesahan pada 15 Januari 2025.
Gambar Istimewa: metrotvnews.com
Menteri Supratman mengungkapkan bahwa dasar dari pengakuan ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin tidak mengalami perubahan. “Hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada Dekopin. Intinya, kami mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi,” ujar Supratman dalam pernyataannya di kantor Kemenkumham.
Pemerintah Sahkan Susunan Pengurus Dekopin
Selain mengakui Ketua Umum, Kemenkumham juga memberikan pengesahan terhadap jajaran pengurus Dekopin. Struktur kepengurusan terbaru ini terdiri dari beberapa nama penting, di antaranya:
- Ketua Penasehat: Jimly Asshiddiqie
- Ketua Umum: Bambang Haryadi
- Ketua Harian: Priskhianto
- Sekretaris Jenderal: Gilang Widya Pramana
- Bendahara Umum: Putri Zulkifli Hasan
- Ketua Dewan Pengawas: Muhammad Sayid Abdullah
- Ketua Majelis Pakar: Ferry Juliantono
Supratman menekankan bahwa pengakuan ini akan segera diikuti dengan pencatatan badan hukum Dekopin dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham. “Kami berharap proses ini menjadi awal baru bagi gerakan koperasi di Indonesia serta mengakhiri polemik yang sebelumnya sempat terjadi seputar Dekopin,” jelasnya.
Harapan untuk Koperasi Indonesia
Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menyampaikan rasa syukur atas pengakuan resmi tersebut. Ia menilai bahwa keputusan pemerintah ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. “Kami bersyukur pengajuan kami pada 15 Januari lalu telah mendapatkan balasan dari Kemenkumham. Ini bukti bahwa hasil Musyawarah Nasional (Munas) kami pada 27-29 Desember 2024 diakui oleh pemerintah,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengajak seluruh jajaran Dekopin di berbagai tingkatan, baik Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah) maupun Dekopinda (Dewan Koperasi Daerah), untuk bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin koperasi menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan, sesuai visi Pak Prabowo. Seluruh sektor, termasuk ketahanan pangan, akan kami perkuat melalui peran koperasi,” tambahnya.
Fokus pada Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan
Dalam upayanya memperkuat koperasi, Bambang berencana menghidupkan kembali koperasi berbasis desa. Menurutnya, koperasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan akan dioptimalkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. “Kami ingin koperasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat desa, terutama di sektor pangan. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.
Bambang juga berharap agar dualisme yang sempat terjadi dalam tubuh Dekopin tidak lagi menjadi hambatan. Ia berkomitmen memimpin Dekopin dengan semangat kolaborasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Pengesahan kepengurusan Dekopin 2025 oleh Kemenkumham menandai babak baru dalam perjalanan koperasi di Indonesia. Dengan kepemimpinan Bambang Haryadi, Dekopin diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang selaras dengan visi pemerintah. Langkah ini tidak hanya mengakhiri polemik internal, tetapi juga membuka jalan menuju penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Ke depan, harapan besar tertuju pada Dekopin untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program-program inovatif dan kolaboratif.
