Aliefmedia, Harga minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan data pekan ketiga Januari 2025, harga rata-rata Minyakita secara nasional mencapai Rp17.502 per liter, jauh di atas HET. Situasi ini memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang optimistis dapat menurunkan harga Minyakita ke HET sebelum memasuki bulan puasa.
Gambar Istimewa : harianjogja.com
Langkah Strategis Pengendalian Harga
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan langkah progresif untuk menormalkan harga Minyakita. “Targetnya adalah harga Minyakita kembali ke HET secepat mungkin. Mengingat puasa dan Lebaran sudah semakin dekat, kami berupaya keras agar harga stabil sebelum periode tersebut,” ujar Iqbal saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (20/1/2025).
Salah satu penyebab utama kenaikan harga adalah maraknya distribusi oleh pengecer tidak resmi yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Pengecer ini sering kali mendapatkan pasokan dengan harga tinggi, sehingga menjual kembali di atas HET. “Kami mendapati pengecer membeli Minyakita dari sumber lain dengan harga sekitar Rp15.000 per liter, yang kemudian dijual di pasar dengan harga Rp16.400 hingga Rp16.500,” jelas Iqbal.
Untuk mengatasi hal ini, Kemendag telah meminta pemerintah daerah mengidentifikasi pengecer yang belum terdaftar di Simirah. Langkah ini bertujuan agar pengecer hanya menerima pasokan dari distributor resmi yang menjual dengan harga sesuai aturan, yaitu Rp14.500 per liter dari distributor tingkat dua (D2) ke pengecer.
Pengawasan Ketat dan Koordinasi Daerah
Kemendag juga telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah dan melibatkan Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan distribusi Minyakita di pasar rakyat. Selain itu, pengecer diimbau untuk mencantumkan spanduk informasi harga Minyakita sesuai HET agar konsumen memperoleh kepastian harga.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi pelanggaran harga di lapangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengecer yang terdaftar mematuhi aturan,” tambah Iqbal.
Jaminan Stok Menjelang Ramadan
Meski harga saat ini melampaui HET, Kemendag memastikan ketersediaan stok Minyakita menjelang puasa dan Lebaran aman. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, menjadi dasar keyakinan tersebut. “Dengan kebijakan DMO, kami yakin stok Minyakita akan mencukupi,” tegas Iqbal.
Relaksasi Kebijakan Wajib Pungut
Salah satu tantangan dalam upaya stabilisasi harga adalah aturan wajib pungut yang dinilai membebani distribusi. Untuk itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani guna meminta relaksasi kebijakan wajib pungut bagi BUMN pangan seperti Bulog dan PPI. “Surat tersebut kini sedang dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Jika disetujui, distribusi akan lebih lancar dan harga Minyakita bisa kembali sesuai HET,” kata Iqbal.
Kondisi di Lapangan
Di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, harga Minyakita masih bertahan di Rp18.000 per liter, menurut pantauan langsung. Salah seorang pedagang, Sidik, mengungkapkan bahwa harga tinggi tersebut disebabkan oleh pasokan yang ia terima sudah di atas HET. “Kalau Minyakita saya jual Rp18.000 per liter, karena belinya juga mahal,” ujarnya.
Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag menunjukkan bahwa rata-rata harga Minyakita di tingkat konsumen secara nasional saat ini berada di angka Rp17.400 per liter, jauh di atas HET.
Harapan Konsumen dan Pemerintah
Upaya Kemendag untuk menurunkan harga Minyakita ke HET sebelum puasa menjadi harapan besar bagi masyarakat. Dengan langkah pengawasan ketat, evaluasi kebijakan distribusi, dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, diharapkan harga Minyakita dapat kembali stabil sesuai regulasi. Kemendag berkomitmen untuk terus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok.
