Aliefmedia, Jakarta – Dalam langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal di sektor obat dan makanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, beserta jajarannya. Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) antara Polri dan BPOM.
Kolaborasi untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk
Dalam pertemuan yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Jenderal Listyo Sigit menegaskan pentingnya sinergi antara kedua lembaga. “Khususnya untuk menjaga agar kualitas baik makanan, obat-obatan, dan minuman ini betul-betul bisa terus terjaga,” ujar Sigit. Ia menekankan bahwa kerja sama ini mencakup dukungan penuh Polri terhadap peran BPOM dalam memastikan standar kualitas produk yang beredar di masyarakat tetap terjamin.
Gambar Istimewa : jateng.polri.go.id
Selain itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya langkah tegas dalam memberantas mafia obat dan makanan. “Kami sepakat untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku mafia,” tambahnya. Dengan pemberantasan mafia ini, diharapkan tugas BPOM dalam menjaga kualitas serta stabilitas harga obat dan makanan dapat berjalan lebih optimal.
Dorongan untuk Menurunkan Harga dan Memajukan Industri Lokal
Jenderal Sigit juga menyoroti pentingnya menjaga keterjangkauan harga obat. Ia menyebut bahwa salah satu faktor utama mahalnya harga obat adalah tingginya biaya bahan baku. “Kita perlu mendorong agar industri obat dalam negeri bisa berkembang, sehingga harga obat menjadi lebih terjangkau sesuai harapan masyarakat,” tuturnya. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor farmasi nasional.
Peran Strategis BPOM dan Tantangan Sumber Daya Manusia
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dalam konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, hingga kosmetik memerlukan kolaborasi erat dengan Polri. “Pada tahap penindakan, kami membutuhkan peran dan kerja sama dengan Polri,” ujar Ikrar.
Ikrar juga mengakui adanya keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia di BPOM. Saat ini, BPOM hanya memiliki sekitar 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh Indonesia. Dengan keterbatasan ini, kolaborasi dengan Polri menjadi krusial dalam memberantas mafia obat dan makanan.
Komitmen Bersama untuk Melindungi Masyarakat
Melalui MoU ini, BPOM berkomitmen untuk menuntaskan berbagai praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Dengan adanya dukungan Polri, diharapkan pemberantasan mafia dapat dilakukan secara efektif. “Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi obat, makanan, minuman, hingga skincare,” tegas Ikrar.
Kerja sama strategis ini menjadi langkah maju dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat mengakses produk yang berkualitas dan aman. Dengan sinergi antara BPOM dan Polri, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar dapat terus terjaga.
