Aliefmedia, Sidang sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung Barat yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025) menjadi sorotan publik. Nama selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, disebut dalam dugaan keterlibatan kecurangan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.
Gambar Istimewa : rm.id
Kuasa hukum paslon nomor urut 03, Hengki Kurniawan dan Ade Supriatna, Boyke Luthfiana Syahrir, menyampaikan tudingan serius terkait peran kedua tokoh tersebut. Ia mengungkapkan dugaan “cawe-cawe” atau campur tangan Raffi dan Yandri dalam upaya memenangkan paslon Jeje-Asep. Salah satu bukti utama yang disorot adalah kunjungan kerja Mendes PDT ke Desa Cikahuripan, Lembang, pada 15 November 2024.
Kunjungan Kontroversial Mendes PDT
Dalam kunjungan tersebut, Yandri diduga menyampaikan pesan terselubung untuk mendukung paslon nomor urut 02. Acara itu turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bandung Barat, camat, kepala desa, serta pendamping desa. Boyke menyebutkan bahwa Yandri secara eksplisit mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung Jeje-Asep.
“Makanya syaratnya cuma dua saja. Satu, kompak. Dua, relasi. Raffi Ahmad luar biasa relasinya itu,” kata Boyke mengutip pernyataan Yandri. Ia juga menambahkan kutipan lain dari Yandri, “Siapa yang enggak kenal beliau. Manfaatkan saudara Raffi untuk kemajuan Bandung Barat.”
Menurut Boyke, pernyataan tersebut menegaskan adanya upaya memanfaatkan pengaruh Raffi Ahmad, yang memiliki hubungan keluarga dengan Jeje Ritchie Ismail, untuk menggalang dukungan ASN. Kedekatan ini semakin memperkuat dugaan adanya kolusi dalam Pilbup Bandung Barat.
Politik Uang dan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Selain dugaan pengaruh melalui ASN, Boyke juga melaporkan adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Praktik ini diduga melibatkan kepala desa, LPMD, RW, RT, PKK, dan Posyandu di 11 kecamatan. Seluruh elemen tersebut disebut bekerja untuk mendongkrak suara paslon nomor urut 02.
“Kami sudah melaporkan dugaan ini ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut,” ujar Boyke. Menurutnya, pelanggaran ini menyebabkan selisih suara yang signifikan antara paslon 03 dan 02.
Boyke juga menyoroti keterlibatan Raffi Ahmad dalam kampanye akbar Jeje-Asep yang digelar pada 22 November 2024. Meskipun hadir secara virtual, kehadiran Raffi dianggap sebagai bentuk pelanggaran Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut melarang pejabat negara menggunakan pengaruhnya untuk mendukung salah satu paslon.
Sidang yang Menentukan
Sidang lanjutan di MK akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah sengketa Pilbup ini. Apakah benar dugaan pelanggaran yang melibatkan nama-nama besar ini dapat dibuktikan? Ataukah tudingan ini hanya manuver politik dari pihak lawan?
Publik kini menantikan keputusan MK yang akan menentukan nasib Raffi Ahmad dan Menteri Yandri dalam kasus ini. Apabila tuduhan terbukti, konsekuensinya bisa sangat besar, tidak hanya untuk kedua tokoh tersebut, tetapi juga untuk integritas Pilbup Bandung Barat secara keseluruhan.
Reaksi Publik dan Pengamat
Berbagai pihak mulai memberikan komentar atas kasus ini. Pengamat politik menilai bahwa keterlibatan tokoh nasional dalam Pilkada daerah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. “Jika benar terbukti ada intervensi, ini adalah tamparan keras bagi proses demokrasi kita,” ujar seorang pengamat.
Sementara itu, publik mengekspresikan kekesalannya melalui media sosial. Tagar seperti #PilbupBandungBarat dan #RaffiAhmadMK ramai diperbincangkan. Banyak yang menyerukan agar kasus ini diusut tuntas demi keadilan.
Kasus sengketa Pilbup Bandung Barat ini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan sorotan tajam dari berbagai pihak, keputusan MK nantinya akan menjadi penentu apakah dugaan pelanggaran ini benar adanya atau sekadar tuduhan tak berdasar. Satu hal yang pasti, publik menginginkan keadilan dan transparansi dalam proses ini.
