Aliefmedia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menegaskan perlunya langkah cepat dari Dinas Pendidikan (Disdik) dalam menyusun dan menyerahkan kajian akademis sebagai landasan hukum untuk mewujudkan program sekolah gratis pada tahun 2025. Hal ini menjadi sorotan utama karena program ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat ibu kota.
Wakil Ketua Bapemperda Tegaskan Urgensi Kajian Akademis
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menjelaskan bahwa kajian akademis menjadi syarat mutlak sebelum revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan. Perda tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program sekolah gratis.
Gambar Istimewa : voi.id
“Kajian akademis ini sangat penting, karena akan menjadi dasar kami dalam menyusun revisi Perda. Nantinya, dalam prosesnya, kami juga akan melibatkan para ahli melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi E untuk mendapatkan masukan-masukan yang lebih mendalam,” ujar Jhonny kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).
Rapat Dengar Pendapat untuk Bahas Dampak Program
Menurut Jhonny, kajian akademis tersebut tidak hanya menjadi syarat formalitas, tetapi juga akan digunakan untuk memahami berbagai aspek penting yang berkaitan dengan implementasi program sekolah gratis. “Kami ingin tahu apa saja dampak positifnya, baik terhadap anggaran daerah, peningkatan kualitas pendidikan, maupun dampaknya bagi masyarakat secara umum. Semua ini akan menjadi bahan evaluasi yang komprehensif,” tambahnya.
DPRD Siap Percepat Proses Revisi Perda
Jhonny juga menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta sudah siap untuk melakukan revisi Perda begitu kajian akademis dari Disdik diterima. Ia optimistis bahwa proses revisi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
“Kami sudah sangat siap. Bahkan, kami akan bersikap proaktif untuk memastikan program sekolah gratis ini bisa segera terealisasi. Komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait juga akan kami lakukan,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Selain itu, Jhonny menambahkan bahwa Bapemperda telah menetapkan isu sekolah gratis sebagai salah satu prioritas utama mereka pada tahun 2025. “Kami tidak hanya menunggu, tapi kami juga memastikan ini masuk dalam skala prioritas,” tegasnya.
Program Sekolah Gratis Jadi Harapan Baru
Program sekolah gratis di DKI Jakarta ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi banyak keluarga yang selama ini menghadapi tantangan finansial dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dengan adanya kajian akademis yang mendalam dan revisi Perda yang matang, DPRD optimistis bahwa program ini tidak hanya dapat berjalan dengan baik tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Tanggung Jawab Bersama
Pelaksanaan program ini tentu memerlukan kerja sama yang solid antara DPRD, Disdik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawasi agar setiap tahap proses ini berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Harapan kami, program ini dapat menjadi tonggak baru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tutup Jhonny.
