Aliefmedia, Jakarta – Kasus penembakan di Tol Tangerang-Merak yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut kembali menjadi sorotan publik. Kejadian ini menewaskan seorang warga sipil dan mendorong anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, untuk mendesak evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata api di lingkungan TNI. Insiden ini dinilai sebagai peringatan penting bagi semua pihak terkait pentingnya pengawasan yang lebih ketat.
Gambar Istimewa : promediateknologi.id
Amelia menegaskan bahwa meskipun TNI telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penerapan SOP tersebut harus diawasi dengan disiplin tinggi untuk mencegah penyalahgunaan senjata api. “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan penuh kedisiplinan untuk menghindari kejadian serupa,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan Penugasan
Lebih lanjut, Amelia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan pejabat. Menurutnya, tugas ini memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik. Dari tiga oknum anggota TNI AL yang terlibat dalam insiden tersebut, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska), satuan elite TNI AL, dan salah satunya bertugas sebagai ajudan penjabat.
Sebagai organisasi besar yang berpengalaman, TNI sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten. “Langkah ini penting agar profesionalisme dan kredibilitas TNI tetap terjaga di mata masyarakat,” tegas Amelia.
Komitmen DPR untuk Mengawasi
Komisi I DPR RI, yang memiliki tugas mengawasi kinerja TNI, berkomitmen untuk memastikan bahwa insiden ini ditangani dengan transparansi dan akuntabilitas. Amelia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku sudah berada di bawah kendali Polisi Militer TNI. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum yang adil.
“Sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan. Jika pelaku terbukti bersalah, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah selanjutnya,” kata Amelia. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang sesuai undang-undang serta independensi peradilan militer menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi ini.
Respons Cepat TNI AL
Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL akan dilakukan. Senjata api diberikan kepada ajudan sebagai bagian dari tugas pengamanan pejabat yang dikawal, termasuk dirinya. Namun, Denih mengakui perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Amelia berharap insiden ini dapat menjadi pelajaran penting bagi TNI untuk memperkuat kepercayaan publik. Ia percaya bahwa pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini secara bijak dan tegas. “Kami yakin bahwa TNI akan terus menjaga kedisiplinan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini,” tutupnya.
Insiden di Tol Tangerang-Merak ini menjadi pengingat akan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan dalam setiap penugasan militer. Selain itu, evaluasi kebijakan yang mendalam, baik pada aspek teknis maupun moral, harus terus dilakukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat.
