Aliefmedia.id, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengapresiasi langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% khusus untuk barang mewah. Kebijakan ini dianggap sejalan dengan kepentingan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
“Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Termasuk menyikapi kenaikan tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, hingga 12% pada 1 Januari 2025,” ujar AHY dalam keterangannya pada Rabu (1/1/2025).
Gambar Istimewa : okezone.com
AHY juga menegaskan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan berdampak pada barang dan jasa kebutuhan pokok, seperti sembako dan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap terlindungi dari beban pajak tambahan.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Fiskal
Menurut AHY, kebijakan kenaikan PPN untuk barang mewah merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ia menekankan pentingnya pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pembangunan.
“Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah AHY.
Demokrat Siap Kawal Stimulus Rp 38,6 Triliun
Sebagai bagian dari dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, Partai Demokrat juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan paket stimulus sebesar Rp 38,6 triliun agar benar-benar tepat sasaran. Paket stimulus ini mencakup berbagai bentuk bantuan dan insentif yang dirancang untuk membantu masyarakat serta sektor usaha menghadapi tantangan ekonomi.
Beberapa poin utama dari paket stimulus tersebut meliputi:
- Bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan.
- Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt.
- Pembiayaan industri padat karya guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- Insentif PPh 21 sebesar 21% bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan.
- Pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.
“Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus ini agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas AHY.
Keseimbangan antara Kepentingan Fiskal dan Rakyat
Kebijakan kenaikan PPN untuk barang mewah ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kepentingan masyarakat. Dengan tidak memasukkan barang kebutuhan pokok dalam kategori barang yang terkena kenaikan PPN, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi kelompok rentan.
AHY juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah dan partai politik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terus didorong.
Dengan langkah ini, Partai Demokrat menunjukkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional.
