Aliefmedia, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengumumkan rencana pembentukan dua desk baru yang akan melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan penanganan kejahatan serius di Indonesia.
Gambar Istimewa : promediateknologi.id
Pembentukan Dua Desk Baru
Dalam pernyataannya usai pertemuan tertutup dengan Ketua KPK Setyo Budianto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Budi Gunawan menjelaskan bahwa desk baru tersebut adalah Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan.
“Ke depan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk, di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan. Kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” ujar Budi pada Jumat (17/1/2025).
Pelibatan KPK dalam Penanganan Korupsi
Keterlibatan KPK dalam kedua desk ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam upaya menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran serta praktik korupsi yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia dan kebakaran hutan. Sebelumnya, KPK sudah terlibat dalam Desk Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh Kemenko Polkam.
Menurut laporan, desk pemberantasan korupsi tersebut telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, termasuk kasus-kasus yang sebelumnya sempat terhenti. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah tindak lanjut KPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak.
Apresiasi untuk KPK
Budi Gunawan secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPK atas kerja keras yang telah dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK beserta jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa Kemenko Polkam akan terus mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tanah air.
Sinergi Antara KPK dan Pemerintah
Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan pentingnya sinergi antara KPK dan pemerintah dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Harapan KPK pastinya adalah bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik, maka tujuan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Langkah ke Depan
Keberadaan desk baru ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk mengatasi berbagai masalah krusial yang selama ini menjadi perhatian publik. Dengan melibatkan KPK, pemerintah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan kebakaran hutan, yang kerap menjadi isu kompleks dengan dampak luas.
Pendekatan strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan kejahatan serius, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan sinergi yang semakin erat antara KPK dan Kemenko Polkam, masyarakat berharap dapat melihat hasil nyata dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
