Aliefmedia, Pemerintah Indonesia berhasil mencetak kemenangan penting dalam sengketa diskriminasi dagang dengan Uni Eropa (UE) terkait industri kelapa sawit. Hal ini diputuskan oleh Panel Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (Dispute Settlement Body World Trade Organization/DSB WTO), yang melaporkan hasil putusannya pada 10 Januari 2025. Keputusan ini menjadi angin segar bagi sektor kelapa sawit Indonesia yang selama ini menghadapi berbagai tantangan di pasar internasional.
Gambar Istimewa : pkt-group.com
Keputusan Panel WTO: Uni Eropa Terbukti Diskriminatif
Dalam laporan tersebut, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia. Produk ini diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk biofuel berbahan baku rapeseed, bunga matahari, atau kedelai yang berasal dari Uni Eropa maupun negara lain. Diskriminasi ini mencakup kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang dianggap bertentangan dengan aturan WTO.
Panel WTO juga mengkritik ketidakakuratan data yang digunakan Uni Eropa untuk mengklasifikasikan biofuel kelapa sawit sebagai bahan baku dengan risiko tinggi alih fungsi lahan (high ILUC-risk). Selain itu, ditemukan kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi untuk kategori low ILUC-risk.
Respon Pemerintah Indonesia
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut baik putusan ini. Ia menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan pentingnya menghentikan kebijakan proteksionisme yang sering kali disamarkan dengan alasan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap di masa mendatang, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global,” ujar Budi dalam konferensi pers pada Jumat, 17 Januari 2025.
Indonesia memandang kebijakan Uni Eropa ini sebagai bentuk proteksionisme terselubung yang merugikan negara-negara penghasil kelapa sawit. Dengan kemenangan ini, Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan mereka yang melanggar aturan WTO, khususnya dalam Delegated Regulation terkait RED II.
Latar Belakang Sengketa
Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Uni Eropa yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit. Gugatan tersebut diajukan dengan nomor kasus DS593: European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Kebijakan yang digugat mencakup batasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7 persen, kriteria high ILUC-risk, dan rencana penghentian penggunaan biofuel berbahan kelapa sawit secara bertahap (phase out).
Dampak Kemenangan Ini
Kemenangan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional tetapi juga menjadi preseden penting bagi negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Industri kelapa sawit Indonesia, yang menyumbang devisa besar dan menjadi sumber mata pencaharian jutaan orang, kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global tanpa hambatan diskriminatif.
Namun, Indonesia juga perlu tetap waspada terhadap langkah-langkah Uni Eropa selanjutnya, termasuk kemungkinan banding terhadap putusan ini. Selain itu, pemerintah dan pelaku industri harus terus meningkatkan standar keberlanjutan untuk memastikan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional.
Keputusan Panel WTO dalam sengketa ini merupakan kemenangan besar bagi Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kebijakan diskriminatif tidak dapat dibenarkan, bahkan dengan dalih isu lingkungan. Dengan penyesuaian kebijakan Uni Eropa yang diwajibkan oleh WTO, diharapkan perdagangan global akan menjadi lebih adil dan transparan.
Kemenangan ini adalah bukti bahwa perjuangan diplomasi dan hukum internasional dapat menghasilkan perubahan positif. Kini, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi keputusan ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kemenangan ini tidak hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang keadilan dan pengakuan atas hak negara berkembang di kancah internasional.
