Aliefmedia, Jakarta – Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar pertemuan strategis pada Rabu (8/1/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi lebih erat antara kedua institusi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gambar Istimewa : akamaized.net
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pertemuan ini akan dijadikan agenda rutin guna memastikan komunikasi yang efektif antara KPK dan Kejagung. “Kami membahas isu-isu penting terkait pemberantasan korupsi, yang merupakan prioritas nasional,” ujar Setyo di Kejagung.
Sinergi Aparat Penegak Hukum
Setyo menegaskan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas korupsi. Menurutnya, kerja sama yang solid antara KPK, Kejagung, dan lembaga lain menjadi kunci keberhasilan program ini. “Melalui kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi yang erat di berbagai bidang, kami yakin dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Selain membahas kerja sama di tingkat nasional, diskusi juga mencakup aspek teknis yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan pendidikan menjadi fokus utama untuk memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang memadai.
Pemulihan Aset dan Kerja Sama Internasional
Isu pemulihan aset (“asset recovery”) turut menjadi agenda penting dalam pertemuan ini. Setyo menyebutkan bahwa Kejagung kini memiliki badan baru yang secara khusus menangani pemulihan aset. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara. “Koordinasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan efektivitas badan ini,” ujarnya.
Selain itu, KPK dan Kejagung juga membahas pentingnya kerja sama internasional. Kerja sama ini bertujuan memperkuat hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum di luar negeri, terutama dalam hal pelacakan dan pemulihan aset yang berada di luar negeri.
Upaya Menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Setyo menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Penurunan IPK menjadi salah satu target utama yang harus dicapai melalui kerja sama ini. “Harapan masyarakat dan pemerintah adalah melihat IPK yang lebih baik. Untuk itu, tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh KPK atau Kejagung, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan,” jelas Setyo.
Ia juga menekankan bahwa peran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini. “Meski KPK menjadi pemimpin dalam upaya pemberantasan korupsi, keberhasilan ini memerlukan kontribusi dari semua pihak,” tandasnya.
Komitmen Bersama untuk Indonesia Bebas Korupsi
Dengan komitmen sinergi yang kuat, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Baik KPK maupun Kejagung berjanji untuk terus meningkatkan efektivitas kerja sama mereka. “Tujuan utama kami adalah memenuhi harapan rakyat dan menjawab tantangan besar dalam pemberantasan korupsi,” tutup Setyo.
Langkah ini diharapkan menjadi angin segar dalam upaya menurunkan tingkat korupsi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sinergi dan kerja sama yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia bebas dari praktik korupsi.
