Aliefmedia, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi sorotan utama Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad, mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan haji tahun depan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diutarakannya dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/1/2024).
Gambar Istimewa : kompas.com
Achmad menekankan pentingnya persiapan yang lebih matang dari Kementerian Agama dan DPR. Ia berharap permasalahan yang terjadi pada ibadah haji 2024 tidak lagi terulang pada tahun berikutnya. “Akibat kurang sigap dan kurang cermatnya kita dalam menangani masalah haji ini, kami berharap pada 2025 masalah peningkatan kualitas pelayanan haji dapat lebih diperhatikan. Jangan sampai persoalan yang sama menjadi cerita panjang setiap musim haji,” tegasnya.
Fokus pada Peningkatan Kualitas Pelayanan
Masalah kualitas pelayanan haji menjadi salah satu perhatian utama DPR. Achmad menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada 2024. Ia berharap pemerintah bersama DPR dapat bekerja lebih keras untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji berjalan dengan optimal.
“Kami ingin melihat peningkatan nyata dalam berbagai aspek pelayanan haji. Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas di Tanah Suci. Evaluasi menyeluruh sangat penting agar jamaah dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman dan khusyuk,” tambah Achmad.
Biaya Haji 2025 Diharapkan Turun
Selain masalah kualitas, biaya perjalanan haji juga menjadi perhatian serius. Achmad mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menyampaikan komitmen untuk menurunkan biaya haji pada 2025. Hal ini, menurutnya, menjadi harapan besar bagi seluruh calon jamaah haji di Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bahwa biaya perjalanan haji 2025 diharapkan dapat diturunkan. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat. Kami di DPR tentu sangat merespons positif dan mendukung langkah ini,” ujar Achmad.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah konkret untuk merasionalisasi komponen biaya haji. Dengan begitu, biaya yang ditanggung oleh jamaah bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan. “Kami meminta DPR dan pemerintah untuk serius mempertimbangkan mana saja komponen biaya yang dapat dikurangi. Harapannya, usaha keras ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Kerjasama Kementerian Agama dan DPR
Achmad mengajak Kementerian Agama untuk memperkuat koordinasi dengan DPR dalam merancang kebijakan haji yang lebih baik. Ia berharap adanya sinergi yang lebih erat sehingga target peningkatan kualitas dan penurunan biaya dapat tercapai secara optimal.
“Ini tugas bersama. Kementerian Agama dan DPR harus saling mendukung agar penyelenggaraan haji tahun depan benar-benar membawa perbaikan yang signifikan. Jangan sampai kita hanya fokus pada penurunan biaya tetapi mengabaikan aspek pelayanan,” pungkasnya.
Harapan untuk 2025
Dengan berbagai langkah dan upaya yang direncanakan, Achmad optimistis bahwa penyelenggaraan haji 2025 dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas ibadah haji di Indonesia. Semua pihak diharapkan bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat, baik dalam aspek pelayanan maupun biaya perjalanan.
Dengan adanya evaluasi dan perencanaan yang matang, ibadah haji diharapkan menjadi lebih baik dan terjangkau, sesuai dengan harapan jamaah dan komitmen pemerintah. Tahun 2025 diharapkan menjadi titik balik dalam penyelenggaraan haji yang lebih baik di Indonesia.
