Tanggapi Aspirasi FPD  DPRD Bone Hearing KPU dan Bawaslu

Bone Sulsel – Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, S.E,MM mengaku telah menerima surat resmi dari peserta tes Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi (FPD) yang protes atas penetapan anggota PPS hasil Pleno KPU Bone yang baru saja dilantik di Stadion Lapatau Bone.

Politisi Muda Partai Golkar asal Bone Barat ini mengatakan, telah mendisposisi surat FPD ke Komisi I DPRD Bone untuk segera ditindak lanjuti untuk digelar hearing bersama Komisioner KPU Bone dan Bawaslu Bone dengan pembawa aspirasi.

Hal yang dipersoalkan FPD yakni
Integritas dan metode penetuan kelulusan calon peserta PPS oleh KPU Bone yang dinilai kurang transfaran.

Seperti diketahui Komisioner KPU Bone telah melantik sebanyak 1.116 anggota PPS dari 3.726 orang yang mengikuti seleksi. Mereka akan bertugas di Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bone.

“Kami sudah terima aspirasi dari teman- teman soal itu melalui surat, dan kami sudah disposisi ke komisi terkait,” kata Irwandi, Kamis (26/1/2023) lalu.

Anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal yang dikonfirmasi pun menyatakan sudah menerima disposisi surat tersebut dari Ketua DPRD Bone terkait aspirasi dari Forum Pemerhati Demokrasi.

“Suratnya sudah sampai di komisi, kami akan rapatkan dulu bersama anggota komisi lainnya dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bone. Pada intinya, setiap aspirasi dari masyarakat pasti kami akan tindak lanjuti secepatnya, dan akan kami panggil pihak-pihak terkait untuk diminta penjelasan,” jelas kata Politisi Golkar yang juga putra Wakil Bupati Bone ini.

Terpisah, Koordinator Forum Pemerhati Demokrasi, Eliana yang dihubungi melalui via telpon nya, mengatakan saat ini sedang menunggu konfirmasi terkait jadwal pasti pelaksanaanya hearing tersebut.

Alumni Unhas ini pun menyatakan mulai menggalang dukungan sesama anggota peserta PPS yang merasa dicurangi dalam proses seleksi tersebut.

“Sementara sudah ada puluhan orang yang dikonfirmasi ingin ikut serta mendengarkan jawaban dari pihak terkait dalam hal ini KPU (komisioner ), PPK, Bawaslu. Kami hanya menunggu jadwal DPRD,” ungkapnya, Kamis (26/1/2023) lalu.

Sebelumnya, sejumlah calon Anggota PPS dari sejumlah desa dari beberapa kecamatan di Bone berkumpul dan meng gelar konfrensi pers dan melayangkan protes kepada KPU Bone soal penetapan anggota PPS.

Mereka menuding KPU Bone tidak transparan dalam penentuan nilai hasil akhir CAT dan wawancara, karena menurutnya banyak peserta tes PPS nilainya rendah yang diluluskan, sedangkan nilai CAT tinggi justru tidak diluluskan.

Sementa itu, sesuai undangan rapat DPRD Bone, Komisi I telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengurus Forum Pemerhati Demokrasi dengan agenda menindaklanjuti surat FPD perihal hearing KPU Bone dan Bawaslu Bone di ruang rapat Komisi I DPRD, Senin (cal)