Aliefmedia, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap tegasnya terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Prabowo berjanji akan menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya dan tidak segan-segan untuk memecat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut.
“Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” ujar Prabowo di Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025). Presiden menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga negara dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintahannya.
“Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo sambil mengepalkan tangan sebagai simbol ketegasan.
Klarifikasi Pertamina Soal Isu Pengoplosan BBM
Di tengah memanasnya kasus ini, muncul juga isu mengenai pengoplosan BBM jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memberikan klarifikasi untuk meredakan keresahan publik.
Ega menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga menerima produk BBM dari dua sumber utama, yaitu kilang Pertamina dalam negeri dan pengadaan dari luar negeri. Produk tersebut sudah sesuai standar masing-masing, yaitu RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax.
“Jadi untuk Pertalite, kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri, itu adalah bentuk RON 90. Untuk Pertamax 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri,” jelas Ega dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Ega juga menegaskan bahwa proses yang dilakukan hanya berupa penambahan aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending. Proses ini, menurutnya, merupakan praktik umum dalam industri minyak untuk meningkatkan kualitas produk.
“Proses blending ini adalah proses yang umum dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan value dari produk tersebut,” tambahnya.
Penambahan aditif pada Pertamax (RON 92) bertujuan untuk memberikan benefit tambahan, khususnya dalam meningkatkan performance dari produk tersebut.
Pemerintah Diminta Transparan
Menyikapi kasus ini, sejumlah pengamat energi dan ekonomi meminta pemerintah untuk transparan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga berharap bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada pemecatan oknum, tetapi juga membawa para pelaku ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Harus ada efek jera. Jangan sampai praktik-praktik serupa kembali terulang di kemudian hari,” ujar Adi Nugroho, pengamat energi dari Institute for Energy Policy Studies.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen presiden untuk membersihkan institusi negara dari praktik korupsi diharapkan tidak hanya sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret dan penegakan hukum yang tegas. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan pemerintah tetap terjaga, serta tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan rakyat dan negara.
