Aliefmedia, Jakarta – Penetapan awal Ramadan 2025 diprediksi akan mengalami perbedaan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, yang menyoroti tantangan dalam pengamatan hilal pada 28 Februari 2025.
Menurut Thomas, posisi bulan saat Maghrib pada tanggal tersebut di Banda Aceh telah memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk penetapan awal bulan hijriah. Kriteria ini mencakup ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat. Namun, kendala muncul karena hilal diprediksi sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia.
“Jika hilal tidak dapat diamati akibat kondisi cuaca atau faktor lainnya, maka 1 Ramadan 1446 H berpotensi jatuh pada 2 Maret 2025,” ujar Thomas dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi BRIN pada Rabu (26/2/2025).
Perbedaan Metode Hisab dan Rukyat
Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang menjadi dasar dalam penentuan awal bulan hijriah di organisasi tersebut.
Sementara itu, pemerintah Indonesia akan menggunakan mekanisme sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan. Sidang ini akan digelar pada 28 Februari 2025, melibatkan para ulama, ahli astronomi, dan perwakilan organisasi Islam untuk mempertimbangkan hasil rukyatul hilal (pengamatan bulan) serta perhitungan hisab.
Perbedaan dalam penetapan awal Ramadan bukanlah hal baru di Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan ketidaksamaan ini adalah perbedaan metode yang digunakan. Metode hisab mengandalkan perhitungan astronomi untuk menentukan posisi hilal, sementara metode rukyat mensyaratkan pengamatan langsung terhadap keberadaan bulan sabit sebagai tanda masuknya bulan baru.
Masyarakat Diimbau Menunggu Hasil Sidang Isbat
Menanggapi potensi perbedaan ini, Thomas Djamaluddin mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil sidang isbat resmi dari pemerintah. Keputusan yang diambil dalam sidang tersebut akan menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa.
“Penetapan awal Ramadan 1446 H secara resmi menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Masyarakat diharapkan bisa menghormati perbedaan yang mungkin terjadi,” jelas Thomas.
Perbedaan awal Ramadan di Indonesia memang sering terjadi, tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga toleransi dan menghormati keputusan masing-masing lembaga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.
Dengan adanya potensi perbedaan awal Ramadan 2025, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyikapi situasi ini dengan bijak. Keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan pada 1 Maret 2025 dan potensi pemerintah menetapkan 2 Maret 2025 menunjukkan adanya keragaman dalam metode penentuan awal bulan hijriah. Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah dan tetap menjaga sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah puasa.
